Artikel Terakhir

Calendar

« Nov 2018 »
M S S R K J S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online7
mod_mod_visitcounterHits218537
mod_mod_visitcounterToday496
mod_mod_visitcounterYesterday669
mod_mod_visitcounterThis week1785
mod_mod_visitcounterThis month8914
mod_mod_visitcounterAll days54709

Pemerintah Provinsi Riau Sinergikan Perencanaan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 2019

Pemerintah Provinsi Riau Sinergikan Perencanaan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 2019-

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau mengadakan Rapat KoordinasiTeknis(Rakornis)Perencanaan Program/Kegiatan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019, Selasa (21/11/2017) di Pekanbaru, dengan tema Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Gubernur Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas PKPP Riau Muhammad Amin serta dihadiri oleh Bappeda, Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kanwil BPN/Agraria dan Tata Ruang, Dinas PKPP, Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Satker PSPAM, Satker PSPLP, Satker PKP, Satker PBL serta PPK Randal PIP Riau. 

“Rakornis perencanaan program/kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan tahun 2019 yang dilaksanakan pada saat ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan bersinergi, baik infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau,” terang Amin. 

Lanjut Amin, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta dalam penyelenggaraan pertanahan antara lain belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak khususnya bagi masyarakat miskin serta masyarakat berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.  

“Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan kawasan antara lain kawasan kumuh perkotaan, kawasan strategis, kawasan nelayan, kawasan pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan dan lain-lain. Di samping itu masalah penyehatan lingkungan permukiman khususnya sanitasi juga menuntut perhatian yang sangat serius. Pertumbuhan permukiman yang cepat dan pesat di Provinsi Riau juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengaturan dan pengendalian pertumbuhan permukiman tersebut agar senantiasa aman, serasi dan teratur,” kata Amin.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi tersebut saat ini upaya pemecahan masalah tetap dilakukan melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara PPK Randal PIP Riau Ikrar Setiaty menambahkan dengan diadakannya Rakornis ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mensinergikan kegiatan mereka dengan kegiatan yang ada pada Pemerintah Pusat melalui Satker sektor.  “Di acara FGD Bidang Kawasan Permukiman dan PSU nanti kita akan bahas kegiatan Keciptakaryaan bersama-sama dengan provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Ikrar. (fa/randal-riau/ari)

Berita Terkait : Berita Terkini