Artikel Terakhir

Calendar

« Dec 2018 »
M S S R K J S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online4
mod_mod_visitcounterHits278862
mod_mod_visitcounterToday0
mod_mod_visitcounterYesterday0
mod_mod_visitcounterThis week0
mod_mod_visitcounterThis month4456
mod_mod_visitcounterAll days69667

Randal PIP Riau Sinkronisasikan Program Kegiatan TA 2019

Randal PIP Riau Sinkronisasikan Program Kegiatan TA 2019-

Dalam rangka melaksanakan bisnis proses kegiatan perencanaan program dan anggaran tahunan berupa Memorandum Program Provinsi Riau untuk kegiatan tahun 2019 serta melakukan konsolidasi kesiapan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya di Provinsi Riau tahun 2018, Randal PIP Provinsi Riau mengadakan Workshop Sinkronisasi Program Kegiatan TA. 2019 dan Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2018, Rabu (22/11/2017) di Pekanbaru.

Acara ini diikuti oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), PDAM/UPTD Air Bersih Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah.  Dalam sambutannya Purnama menjelaskan  perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan Pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. 

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam hal ini sebagai leading sector yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan di Provinsi Riau, tentunya sangat berharap workshop ini dapat menghasilkan usulan-usulan program kegiatan yang realistis dari segi anggaran, prioritas dari sudut urgensinya dan tepat sasaran yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya di bidang Cipta Karya,” tutur Purnama. 

PPK Randal PIP Riau, Ikrar Setiaty menambahkan pada pelaksanaan workshop ini target yang ingin di capai adalah tersusunnya shortlist usulan program prioritas bidang Cipta Karya dan kesiapan readiness criteria program tahun 2019 yang telah terinput pada aplikasi SIPPa dan kesiapan pelaksanaan kegiatan TA 2018 termasuk jadwal lelang TA. 2018,” tutup Ikrar. (fa-ap/randal-riau/ari)

Berita Terkait : Berita Terkini