Artikel Terakhir

Calendar

« Dec 2018 »
M S S R K J S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitors Online3
mod_mod_visitcounterHits278858
mod_mod_visitcounterToday0
mod_mod_visitcounterYesterday0
mod_mod_visitcounterThis week0
mod_mod_visitcounterThis month4456
mod_mod_visitcounterAll days69667

Meningkatkan Peran IAI Dalam Implementasi Perda Bangunan Gedung Provinsi Riau

Meningkatkan Peran IAI Dalam Implementasi Perda Bangunan Gedung Provinsi Riau-

Dengan telah disahkannya Perda Bangunan Gedung (BG) Kabupaten Pelalawan pada 20 Juli 2016 maka100% kabupaten/kota di seluruh Provinsi Riau telah memiliki Perda BG. Tantangan selanjutnya adalah melaksanakan implementasinya secara menyeluruh dan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai amanat UUBG, PPBG, Permen PUPR dan Perda Bangunan Gedung terkait penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Implementasi Perda BG dititikberatkan dalam hal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan pengkaji teknis serta pendataan bangunan gedung.  Implementasi Perda BG tersebut tidak hanya membutuhkan pemahaman dan dukungan dari Pemerintah Daerah akan tetapi juga memerlukan dukungan dari asosiasi profesi seperti  IAI sebagai asosiasi pembina profesi arsitek sesuai Undang-Undang Arsitek Nomor 6 tahun 2017. 

Terkait dengan hal tersebut Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Riau Choirus Subechan bersama dengan anggota IAI lainnya melakukan diskusi dengan Satker Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Provinsi Riau dengan tema Peran IAI dalam Implementasi Perda Bangunan Gedung di Provinsi Riau pada Senin (20/11/2017) di Pekanbaru. 

“Arsitek sebagai salah satu profesi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan bangunan gedung harus meningkatkan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang menjadi payung penyelenggaraan bangunan gedung.  Oleh karena itu kami berinisiatif melakukan diskusi dengan Satker PBL,” jelas Choirus. 

Kepala Satker PBL Provinsi Riau Ichwanul Ihsan menjelaskan profesi arsitek mempunyai peran yang penting dalam perubahan paradigma penyelenggaraan bangunan di daerah, dimana fungsi IMB juga sebagai kontrol teknis keandalan bangunan, kontrol tata bangunan dan lingkungan, serta berkepastian hukum. Dalam substansi implementasi Perda BG dimana proses penerbitan IMB, inisiasi TABG, pengkaji teknis, dan penerbitan SLF sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/ tahun 2016 sangat terkait erat dengan peran profesi arsitek dalam pemenuhan persyaratan teknis yang berlaku.  

Untuk TABG berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/ tahun 2017 adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis. Salah satu unsur keanggotaan TABG adalah keberadaan unsur ahli yang melibatkan adanya ahli arsitek.  

Pengkaji teknis yang merupakan orang perorangan, dan badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian. Pemda, dalam melakukan pengkajian teknis dapat menggunakan jasa ahli arsitek perseorangan untuk penerbitan SLF bangunan sederhana dan penyedia jasa konsultan untuk bangunan tidak sederhana dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

 “Kami berharap setelah disahkannya Undang-Undang Arsitek, IAI Riau dapat mengambil langkah inovatif sebagai pembina profesi arsitek dan khususnya setelah diskusi ini dapat ditindaklanjuti oleh IAI Riau untuk bekerjasama dengan stakeholder secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang andal dan berkelanjutan di Provinsi Riau,” tutup Ichwanul. (fa/randal-riau/ari)

Berita Terkait : Berita Terkini